Subyek Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, makhuk yang tidak bisa terlepas dari orang lain, artinya dia selalu membutuhkan dan akan selalu berinteraksi dengan orang lain disekililingnya disetiap kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Selain itu manusia juga hidup dengan berbagai kepentingan dan ambisinya, yang terkadang kepentingan dan ambisi ini selalu bergesek dengan kepentingan dan ambisi orang lain. Terkadang mereka tidak sadar bahwa kepentingan-kepentingan mereka yang sangat banyak itu tidak akan mampu terpenuhi semuanya, hanya sebagian saja yang dapat terpenuhi, sehingga mereka melakukan hal-hal yang berada diluar nurani manusia dan mereka lupa bahwa ditengah-tengah kehidupan mereka juga terdapat aturan-aturan hukum. Tak terkecuali hukum pidana, hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Didalam hukum tersebut diatur pasal demi pasal mengenai tindak pidana. Tindak pidana sendiri mempunyai unsur-unsur, mempunyai jenis-jenis, mempunyai subyek yang selayaknya bahkan harus kita ketahui sebagai manusia agar kita tahu batasan-batasan dan tindak menyesal dikemudian hari karena tindakan kita. Atas dasar masalah yang diuraikan diatas itulah makalah ini disusun, disamping itu adalah untuk memenuhi tugas individu dalam mata kuliah Hukum Pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah makalah ini akan membahas beberapa hal sebagai berikut :

Tujuan merupakan ungkapan sasaran-sasaran yang ingim dicapai dalam makalah ini. Dalam makalah ini memiliki tujuan sebagai berikut :

Metode penulisan dalam penulisan makalah ini adalah dengan menggunakan studi pustaka .

PEMBAHASAN

 Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan Strafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana[1]. Istilah  tindak pidana sebagai terjemahan dari Strafbaarfeit adalah diintrodusir oleh pihak Pemerintah seperti Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan lain-lain. Tindak pidana dapat diartikan atau didefinisikan sebagai segala setiap tindakan atau perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana jika dilakukan. Pengertian tindak pidana diatas menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang.

Disamping hal itu terdapat pula perbuatan seseorang untuk tidak berbuat akan tetapi dengan tidak berbuatnya ia, ia telah melakukan tindak pidana. Timbul pertanyaan, dimanakah kita bisa membuktikan ia telah melakukan tindak pidana, hal ini bisa kita lihat dari :

Dimana undang-undang mewajibkan ia berbuat tetapi ia tidak berbuat, contoh :

Dimana jabatan seseorang mewajibkan ia untuk berbuat tetapi ia tidak berbuat, contoh : penjaga wesel kereta api.

Dimana berdasarkan dimana kalau ada perjanjian antara kedua belah pihak ia harus berbuat ia tidak berbuat, ia telah melakukan tindak pidana.

Didalam perundang-undangan negara kita dapat pula diumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga strafbaar feit, misalnya :

Menurut apa yang disebutkan diatas, Prof. Soedarto, SH berpendapat bahwa, pembentuk undang-undang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima masyarakat, jadi mempunyai “Sosiologische gelding”[2].

Seandainya kita berusaha menjabarkan rumusan-rumusan delik atau tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tersebut ia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu undang-undang.  Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana suatu perbuatan dapat berupa “melakukan sesuatu” atau “en niet doen”, yang terakhir ini menurut doktrin sering disebut sebagai “een nalaten”, yang juga berarti mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang). Akan tetapi Strafbaarfeit itu oleh Hoge Raad juga pernah diartikan bukan suatu tindakan melainkan sebagai suatu peristiwa atau suatu keadaan. Dimana Hoge Raad telah menjumpai sejumlah tindak pidana di bidang perpajakan yang terdiri dari peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan, dimana seseorang itu harus dipertanggung jawabkan atas timbulnya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tersebut tanpa ia telah melakukan suatu kealpaan atau tanpa adanya orang lain yang melakukan kealpaan, sehingga ia harus dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana. Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat kita bagi menjadi dua unsur, yaitu :

Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya[3]. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An act doesnt make a reason guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea).  Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (dolus) dan kealpaan/ketidak sengajaan (culpa). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :       

Unsur obyektif adalah unsur yang terletak di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

Akibat terebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik atau tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Para pakar hukum mempunyai pendapat tersendiri mengenai unsur-unsur delik atau tindak pidana, seperti menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa :

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

Menurut Prof. Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.[5]

Menurut Lamintang, unsur delik atau tindak pidana terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut Lamintang adalah sebagai berikut :

Mencermati pendapat para pakar di atas tentang unsur-unsur tindak pidana, maka pendapat Prof. Satochid Kartanegara yang memasukkan toerekeningsvatbaarheid sebagai unsur subjektif kurang tepat. Hal ini karena tidak semua ontoerekeningsvatbaarheid bersumber dari diri pribadi si pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari overmacht atau ambtelijk bevel (pelaksanaan perintah jabatan).

Pendapat Lamintang yang menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pribadi si pelaku adalah tepat, tetapi apa yang tersebut pada butir 2, 3, dan 4, unsur subjektif, pada hakikatnya termasuk jenis “kesengajaan” pula.[7]

Setelah selesai mencoba menjabarkan beberapa tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya dan berusaha untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya kepada unsur-unsur tersebut, marilah kini kita melihat kepada beberapa pembagian yang terpenting dari tindak pidana, baik yang telah dilakukan oleh para ahli hukum pidana di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

Para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita yang berusaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat mengenai jenis-jenis tindakan melawan hukum, semula telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut rechtsdelicten dan apa yang mereka sebut wetsdelicten.

Sesuai dengan penjelasannya di dalam Memorie van Toelichting, pembagian di atas itu telah didasarkan pada sebuah asas yang berbunyi :

Yang  dimaksud dengan “rechtsdelicten” adalah delik-delik seperti yang dimaksud di dalam huruf a di atas, yakni karena delik-delik semacam itu adalah bertentangan dengan hukum yang tertulis, sedang yang dimaksud dengan “wetsdelicten”  itu adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan-peraturan undang-undang.

Seperti yang kita lihat di atas, pembagian dari tindak pidana ke dalam dua jenis tindakan melawan hukum itu bukan merupakan sesuatu yang baru di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, demikian halnya dengan pembagian yang dewasa ini kita kenal sebagai pembagian di dalam tindakan-tindakan yang oleh para pembentuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita trlah disebut sebagai kejahatan-kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran-pelanggaran (overtredingen).[8]

Di samping jenis delik/tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang terdapat di dalam KUHP, ilmu pengetahuan hukum pidanapun mengenal beberapa jenis delik atau tindak pidana antara lain :

Yang dimaksud dengan delik materiil adalah delik dianggap telah penuh atau selesai (voltocid), apabila perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Contoh :

Yang dimaksud dengan delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran tehadap suatu keharusan yang terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan, jadi dari suatu kelalaian. Contoh pasal 164 KUHP.

Yang dimaksud dengan Oneigenlijke commisie delicten adalah pada umumnya delik dilakukan dengan suatu perbuatan akan tetapi terdapat juga suatu delik yang dilakukan tidak dengan melakukan suatu perbuatan. Contoh adalah sebagai berikut :

Di dalam sejarah perundang-undangan hukum pidana, pernah dikenal bahwa yang menjadi subyek hukum pidana tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan. Demikianlah pada abad pertengahan (1571) pernah dipidana seekor banteng, karena membunuh seorang wanita, hal tersebut sekarang sudah tidak dianut lagi.

Disamping itu juga pernah dikenal, dipertanggungjawabkannya badan hukum sebagai subyek tindak pidana, tetapi atas pengaruh ajaran-ajarannya Von Savigny dan Von Feurbach, yang kesimpulannya badan-badan hukum tidak melakukan delik, maka pertanggungjawaban badan hukum tadi sudah tidak dianut lagi. Dalam hal ini yang bertanggungjawab dipidanakan adalah pengurusnya. Jadi yang dimaksud subyek tindak pidana adalah manusia, sedangkan hewan tidak merupakan subyek tindak pidana.

Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subyek tindak pidana ini dapat kita simpulkan dari :

Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subyek hukum.

Dalam KUHP ada suatu ketentuan yang seakan-akan menyinggung soal ini, ialah seperti yang diatur dalam pasal 59 KUHP. Pasal tersebut berbunyi “ dalam hal-hal karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurusnya, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”.

Pasal ini tidak menunjuk ke arah dapat dipidananya suatu badan hukum, suatu perkumpulan atau badan (koperasi) lain. Menurut pasal ini yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan sesuatu fungsi dalam suatu koperasi. Seorang dapat membebaskan diri, apabila dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu dilakukan tanpa ikut campurnya.

Dalam KUHP juga ada pasal lain, yaitu pasal 169 : ikut serta dalam perkumpulan yang terlarang, dan juga dalam pasal 398 dan 399, mengenai pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.

Namun ajaran tersebut telah ditinggalkan, dalam hukum positif Indonesia misalnya dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 tersebut dapat kita ketahui bahwa badan hukum dapat menjadi subyek hukum pidana. Selain itu dalam Undang-Undang No. 11 Pnps 1963 jo UU No. 5 Tahun 1969 lampiran II a No. 9 pasal 17 ayat 1 menyebutkan : jika suatu tindak pidana subversi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, maka tindakan peradilan dilakukan “terhadapnya” dan seterusnya ..... ayat 3 nya berbunyi hampir sama seperti tersebut diatas.

Dalam hal badan hukum dikenakan suatu pidana denda ternyata pada akhirnya manusia-manusia pada perseorangan atau anggota-anggota badan hukum itu yang dikurangi hak miliknya yang berupa uang saham/andel dalam badan hukum itu. Demikian juga misalnya suatu perserikatan orang dibubarkan, pada akhirnya manusia-manusia anggota perserikatan itu dikurangi atau dihapuskan hak berkumpulnya dalam perserikatan tersebut.

Namun demikian penentuan badan hukum sebagai subyek adalah perlu mengingat perkambangan perdagangan yang memungkinkan sesuatu badan hukum menjalankan usaha dagang secara luwes untuk mengimpor atau mengekspor barang, seperti yang sudah lazim dalam dunia perdagangan internasional. Demikian peranan badan hukum dalam pertahanan/keamanan tidak dapat diabaikan. Dalam hal peraturan berkenaan dengan perpajakan atau perekonomian yang diatur biasanya mengenai soal-soal (hukum) administrasi, yang cara penyelesaianya jika terjadi pelanggaran terhadapnya dilakukan secara administrasi (denda).

Tentang ketentuan mengenai pemidanaan terhadap suatu badan hukum atau perserikatan dapat disimpulkan antara lain :

Singkatnya perluasan badan hukum sebagai subyek hukum pidana, adalah suatu kebutuhan, terutama dalam hal perpajakan, perekonomian, dan keamanan negara yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah ini adalah bahwa Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan Strafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Istilah  tindak pidana sebagai terjemahan dari Strafbaarfeit adalah diintrodusir oleh pihak Pemerintah seperti Departemen Kehakiman. Tindak pidana dapat diartikan atau didefinisikan sebagai segala setiap tindakan atau perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana jika dilakukan. Pengertian tindak pidana diatas menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Menurut Prof. Soedarto, SH, beliau berpendapat bahwa, pembentuk undang-undang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima masyarakat, jadi mempunyai “Sosiologische gelding”.

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat kita bagi menjadi dua unsur, yaitu :

Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya[1]. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An act doesnt make a reason guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea).  Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (dolus) dan kealpaan/ketidak sengajaan (culpa).

Unsur obyektif adalah unsur yang terletak di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur ini meliputi perbuatan, keadaan-keadaan, akibat, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Jenis tindak pidana ada beberapa macam diantaranya adalah Delik Formil (formele delicten), Delik Materiil (materiele delicten), Delik komisionis (commissie delicten), Delik Ommisionis (ommissie delicten), Oneigenlijke commisie delicten, Delik Sederhana (eenvoudige delicten), Delik Berkualifikasi (gequalificeerde delicten), Geprevelegeerde delicten. Delik Aduan (klaschtdelicten), Delik Biasa (gewonedelicten), Delik Umum (politike delicten), Delik Khusus (delicten propia), Delik Politik (politike delicten), Delik Komune (commune delicten), Delik berdiri sendiri (zelfstande delicten), Delik lanjutan (voorgrezette delicten), Delik Tunggal (enkelvoudige delicten), Delik Bersusun (samengestelde delicten), delik yang berjalan selesai (aplopende delicten), Delik yang berlangsung (voordurentde delicten)

Selain mempunyai unsur-unsur, dan jenis-jenis, tindak pidana juga mempunyai subjek, yaitu pelaku, siapakah subjek tindak pidana ? subjek tindak pidana adalah jelas manusia, tetapi pada zaman dahulu selain manusia juga pernah pula hewan menjadi subyek hukum. Hal ini terjadi pada abad pertengahan, yaitu sekitar tahun 1571. Disamping itu juga pernah dikenal, dipertanggungjawabkannya badan hukum sebagai subyek tindak pidana, tetapi atas pengaruh ajaran-ajarannya Von Savigny dan Von Feurbach, yang kesimpulannya badan-badan hukum tidak melakukan delik, maka pertanggungjawaban badan hukum tadi sudah tidak dianut lagi. Dalam hal ini yang bertanggungjawab dipidanakan adalah pengurusnya. Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subyek hukum. Penentuan badan hukum sebagai subyek adalah perlu mengingat perkambangan perdagangan yang memungkinkan sesuatu badan hukum menjalankan usaha dagang secara luwes untuk mengimpor atau mengekspor barang, seperti yang sudah lazim dalam dunia perdagangan internasional. Demikian peranan badan hukum dalam pertahanan/keamanan tidak dapat diabaikan. Dalam hal peraturan berkenaan dengan perpajakan atau perekonomian yang diatur biasanya mengenai soal-soal (hukum) administrasi, yang cara penyelesaianya jika terjadi pelanggaran terhadapnya dilakukan secara administrasi (denda). Tentang ketentuan mengenai pemidanaan terhadap suatu badan hukum atau perserikatan dapat disimpulkan antara lain :

Singkatnya perluasan badan hukum sebagai subyek hukum pidana, adalah suatu kebutuhan, terutama dalam hal perpajakan, perekonomian, dan keamanan negara yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia.

 DAFTAR PUSTAKA